Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ibrah dari Polemik Perpu

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah


Pertama. Kami sejak awal Tentu bersepakat dengan upaya pemerintah melawan organisasi yang tidak bersesuaian dengan Pancasila dan NKRI, namun upaya untuk melawan mereka, Jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan Demokrasi dan penegakan hukum yang menjadi ruh utama Pancasila.
Kedua. Perpu yang Sudah di Setujui oleh DPR RI tersebut berpotensi mengancam Demokrasi dan Negara hukum, Karena membuka peluang bagi pemerintah berlaku repressive dan mengabaikan hukum, Karena kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi Sudah bermodal legalitàs hukum untuk berlaku represif. Maka, Kami mempersilahkan Berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum, Uji materi misalnya, dan menghormati proses Demokrasi yang Sudah terjadi DPR, meskipun sejatinya menurut Saya terang Perpu yang disepakati oleh Pemerintah tersebut mencinderai Demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses Demokrasi Penting dirawat.
Ketiga, Bagi Kami Polemik Perpu kali ini, memiliki ibrah (pembelajaran) bagi semua pihak, terutama organisasi atau kelompok yang sering menyebut Demokrasi dan Pancasila adalah sistem kafir, Thogut dan tidak Islami, justru faktanya Demokrasi dan Pancasila sangat Islami Karena memberikan ruang dialog (musyawarah) yang sangat Luas dan melawan represifitas, bahkan Mereka yang menghujat Demokrasi Saya kira harus berkaca, fakta bahwa Demokrasi dan Pancasila saat ini ideal dan cocok sebagai ijtihad sistem Politik dan nilai bersama yang paling ideal saat ini Bagi Indonesia, Karena faktanya mereka sendiri berlindung dibalik Demokrasi.
Keempat. Perpu yang Sudah disahkan DPR bagi Kami tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi antipancasila, Malah justru memberikan ruang mereka melakukan konsolidasi lebih Luas, Karena doctrine-doctrine ini seringkali membesar dibawah tekanan penguasa, oleh sebab itu memukul Tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens Dimana pelurusan cara pandang mereka terkait dengan tafsir Agama yang absolut tentang Khilafah misalnya, bisa diluruskan. Dialog adalah jalan yang paling beradap melawan ideologi autopis anti Pancasila dan Demokrasi tersebut, namun Tidak boleh di Lawan dengan cara antidemokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti Demokrasi dengan Pemerintah yang berlaku anti Demokrasi juga.



Berikut ini adalah tanggapan netizen tentang perpu ormas yang ada pada laman facebook.



Pimpinan rapat paripurna menyatakan Perppu Ormas disetujui menjadi UU Ormas

Revisi hasil voting:
Fraksi PDIP 108 anggota setuju
Fraksi Partai Golkar 71 anggota setuju
Fraksi Gerindra 63 anggota tidak setuju
Fraksi PD 42 anggota setuju
Fraksi PAN 41 anggota tidak setuju
Fraksi PKB 32 anggota setuju
Fraksi PKS 27 anggota tidak setuju
Fraksi PPP 23 anggota setuju
Fraksi Nasdem 23 anggota setuju
Fraksi Hanura 15 anggota setuju

Hasil voting:
- 314 anggota menyetujui Perppu Ormas
- 131 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas

Posting Komentar untuk "Ibrah dari Polemik Perpu"